Aviliani
Minggu 28 Juni 2009
Moderator debat capres ini bercerita tentang kenapa dia masih independen, berpindahnya pilihan masyarakat setelah menonton debat, dan ketidakmatangan visi ekonomi para capres.
Pemilihan presiden kali ini disebut sebagai pertarungan para ekonom. Di balik visi para capres bertengger para ekonom, sehingga membuat pertarungan politik kali ini lebih menjual gagasan ekonomi. Para ekonom pun terpolarisasi dalam kubu persaingan. Tidak banyak ekonom yang bersikukuh independen, seperti Aviliani. Rekan-rekannya di INDEF terpecah, Dradjat Wibowo ke kubu Jusuf Kalla, sementara Didik J Rachbini ke kubu Megawati.
Dengan posisi netralnya itu, Aviliani kembali dipercaya memandu debat capres. Pada 2004 dia juga menjadi moderator pemaparan visi ekonomi capres. Aviliani percaya, meski acara debat capres itu hanya ditonton oleh kelas menengah, terutama di daerah perkotaan, tapi sangat mempengaruhi berpindahnya selera pemilih di kotak suara 9 Juli nanti.
“Sebenarnya masyarakat lebih ingin tahu apa yang akan mereka (capres) lakukan kalau menang. Tapi karena mereka sudah pernah memimpin semua, mereka lebih banyak bicara tentang masa lalu. Itu kritik saya. Orang tidak melihat banyak masukan baru dari penampilan para capres,” kata komisaris independen PT BRI (Tbk) ini ketika ditemui Alfred Ginting, Teguh Nugroho dan Agus Triyono di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Sabtu (27/6) kemarin. Berikut petikan wawancaranya:
Anda ikut mengonsep acara debat capres lalu?
Dua debat sebelumnya saya lihat terus. Koran kok mengeritik moderator terus. Saya pikir peran moderator menjadi penting. Saya pelajari kritik itu. Kemudian saya temui Metro TV, karena peran tuan rumah, enam kali saya rapat dengan pihak Metro TV. Kami sepakat yang akan kami lakukan jangan seperti sebelumnya, penonton di rumah pasti ingin matikan televisi saja karena acaranya tidak menarik. Karena yang pertama dan yang kedua kritik luar biasa terhadap moderator, jadi saya berusaha membangun chemistry dengan Metro TV. Empat hari saya kumpul terus dengan mereka.
Kami membuat model dan usulkan ke KPU. Pertama usulannya adalah moderator boleh mendebat lagi. Moderator bertanya mereka jawab, setelah itu bisa ditanya lagi, supaya ramai kan. Dan KPU membolehkan. Tapi nggak usah saya sebut, ada tim sukses yang tidak setuju dengan konsep itu. Jadi kemarin itu hanya tanya, dijawab, sudah.
Apa yang mereka khawatirkan dengan format debat awal?
Yang tim sukses itu takutkan adalah moderator mencecar. Padahal tergantung jawabannya kan? Kalau jawabannya bagus kan cecarannya tidak seberapa. Kalau jawaban kurang ya dicecar lagi. Sebenarnya tidak akan memotong, biarkan mereka jawab tuntas dulu, baru ditanya lagi. Takutnya, menurut tim sukses, saya membela yang satu dan memalukan yang lain. Misalnya saya debat lagi, terus dia tidak bisa menjawab. Kalau kemarin saya tanya, ya mereka jawabnya semaunya saja. Saya tidak bisa bilang, lho kok begitu?
Karena mereka tidak setuju harus dicari cara agar acara ini menarik kan? Ada ide menggunakan gambar, fifty-fifty. Saya juga pakai data. Mereka keluarkan gambar, saya keluarkan data. Data kemiskinan, data pengangguran. Supaya ketika saya tanya pada calon mereka tahu latar belakangnya. Gambarnya memang disederhanakan. Itu ide pertama. Yang kedua saya usulkan boleh bergerak. Saya boleh bergerak, mereka juga boleh. Tapi yang pertama (Megawati) dan kedua (SBY) kan tidak gerak, hanya berdiri. Karena pengaturan kamera, saya hanya boleh ke kiri dan ke kanan.
Lalu, kalau saya saja yang membuat pertanyaan seolah-olah saya saja yang berkepentingan dengan pertanyaan itu. Makanya selama 15 hari saya menjaring pertanyaan lewat SMS, telepon dan email, termasuk di Metro TV juga. Kalau pertanyaan tentang konsep ekonomi dasar, di bagian awal itu, saya sendiri yang merumuskan. Tapi untuk debat antarcapres itu saya angkat dari isu-isu yang ada di masyarakat. Saya dipilih menjadi moderator karena saya mewakili masyarakat. Bukan sebagai diri sendiri.
Anda dipilih karena dianggap independen, tidak ikut tim ekonomi capres manapun?
Kalau itu saya tidak tahu. Bulan Mei itu saya sedang ada di Afrika tapi kemudian banyak yang memberi selamat karena nama saya muncul. Tapi itu belum disetujui. Yang mengeluarkan nama KPU, tapi harus disetujui oleh tim sukses. Memang ada yang sempat tanya ke KPU. Jawaban KPU karena saya dianggap menguasai ilmu dan independen tidak ikut kemana-mana. Saya moderator merangkap panelis. Jadi menyiapkan pertanyaan yang bisa mewakili kepentingan banyak orang. Semua orang titip pertanyaan ke saya, misalnya dari Komnas Perempuan. Tentang upah perempuan yang hanya 33 persen dari laki-laki. Itu menurut data Bapenas. Lalu tentang kebijakan demografi. Sampai BKKBN berterima kasih pada saya. Pertumbuhan penduduk kita sekarang 2,5 persen. Kalau dulu zaman Soeharto cuma 0,5 persen karena ada KB. Ternyata kemiskinan itu juga karena banyaknya jumlah penduduk. Karena kesempatan kerja makin kecil. Kemarin hampir semua capres bicara tentang KB. Itu kan berarti KB akan digerakan lagi.
Isu perempuan juga, dari komnas perempuan. Misalnya mengenai upah perempuan itu kan33 persen dari laki-laki kan? Itu menurut data Bapenas. Nah itu juga saya kemukan. Jadi sudah mewakili lah. Jadi satu pertanyaan bisa sampai ada tujuh jawaban, kayak yang pertama kali kan? Banyak teman-teman yang bilang itu sudah mewakili banyak kepentingan.
Anda tidak condong ke SBY-Boediono?
Oh tidak. Bisa kemana-mana. Siapa yang menang sajalah. Posisi aman (tertawa). Banyak teman-teman yang sudah masuk (tim sukses) nanti kalau kecewa atau kalah terus keluar tidak akan diakui lagi sebagai independen. Itu memang resiko wajar. Tapi bagi saya harganya mahal. Seperti teman saya, Pak Didik (Rachbini) sekarang masuk. Bagaimana nanti kalau dia jadi independen lagi? Kan tidak gampang.
Bagaimana Anda menghindari para tim sukses yang ingin tahu bocoran pertanyaan?
Selama beberapa hari sebelum debat itu aku tidak mau melayani pertanyaan tentang itu, meskipun bukan dari tim capres. Bisa bahaya kalau sampai disadap telepon saya. Kalaupun terpaksa karena ketemu langsung, paling aku katakan aspek yang umum dari tema yang sudah ada, dan mereka sudah tahu itu. Pertanyaannya kan tidak ada yang boleh tahu. KPU saja tidak tahu.
Anda puas dengan jawaban mereka?
Belum puaslah. Sebetulnya jawabannya tidak perlu panjang-panjang. Saya sudah bilang waktu briefing, nanti jawabannya yang akan dilakukan saja, jangan yang dulu-dulu. Tapi kan kebanyakan menyinggung sejarah. Makanya waktunya dua menit habis. Saya sudah hitung, misalnya tentang pertanian, kenapa nilai petani turun? Harusnya bilang saja reformasi agrarian, lalu harga gabah distabikan. Selesai kan.
Memang mereka semua kan pernah berkuasa. Kalau memang mau pakai zaman dulu, bilang saja kalau sudah melakukannya dulu dan akan melakukannya lagi. Nah sebetulnya di situlah kepiawaian pemimpin dalam menjawab sesuatu dalam jangka pendek. Memang model debatnya harus diubah, ada bagian-bagian antara moderator dengan mereka, dan antara mereka saja. Namun mereka tidak mau saling memberikan pertanyaan. Takut satu menjatuhkan yang lain. Jadi tim sukses meminta moderator saja yang mengajukan pertanyaan. Tapi kan jadinya tidak terjadi perdebatan kan? Secara ideologi sebenarnya tidak ada perbedaan di antara mereka. Nanti dalam implementasinya, siapapun presidennya, instrumennya masih sama. belum ada keberanian.
Anda melihat ada ketidakmatangan mereka dalam menerjemahkan visi?
Ya. Misalnya tidak mau utang. Kalau tidak mau utang, uangnya darimana? Sumber daya banyak, ya, tapi kan harus investasi dulu. Bisa enam tahun kemudian baru terlihat hasilnya. Dan investasi kan uangnya tidak semua untuk negara. Jadi tidak realistis secara ideologis. JK sudah lumayan, dia mengatakan akan memotong anggaran yang tidak penting. Bahkan hari ini dia di koran dia bicara departemen akan dikurangi. Misalnya, departemen sosial dengan kementrian daerah tertinggal bisa saja digabung. Seperti itu lebih realistis. Tapi, kalau mengutang tapi tidak tahu sumber anggaran darimana, kan repot. Kalau JK masih logis, mepet-mepet ya ngutang juga, kata dia.
Saya menanyakan tentang UU Investasi yang liberal, tidak membedakan domestik dengan asing. Tapi tidak ada satupun yang berani bilang akan direvisi, termasuk Bu Mega. Dia mengatakan kita jalankan saja dulu yang ada. Artinya konsep tentang kerakyatan sendiri belum punya kejelasan arah. Rakyat susah, tapi bagaimana membantunya. Jumlah orang miskin 36 juta orang, pengangguran 9,5 juta. Itu data BPS. Karena harga-harga sudah naik, angka itu pasti ikut naik. Kalau data independen orang miskin hampir 60 juta orang.
Kalau Anda sendiri bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, rasanya Anda cocok juga jadi menteri?
Tidak lah. Cita-cita saya menteri sosial saja. Paling enak (tertawa). Saya memikirkan akhirat. Kalau menteri sosial tidak pernah diomongin orang. Kalau menteri keuangan, kerjanya susah, diomongin orang malah jadi tidak bisa kerja.
Apakah penampilan para kandidat pada debat mempengaruhi pilihan masyarakat?
Ya, orang bisa confirm (semakin kuat) atau swing (pindah). Sebagian besar dari materi tidak bisa mereka selesaikan dengan jawaban seperti yang saya inginkan. Orang juga menilai dari performa, cara menjawab, efesiensi, penguasaan materi. Justru yang diharapkan dari debat itu kan masalah spontanitas. Itu penting. Pemimpin harus punya spontanitas dalam menghadapi masalah.
Menurut Anda, penonton akan lebih banyak confirm atau swing?
Swing sepertinya. Karena cara menjawab, body language mereka itu mempengaruhi. Makanya pada debat saya mengsulkan boleh gerak. Supaya tidak kelihatan kaku. Mereka bisa kelihatan aslinya. Tapi yang memanfaatkan hanya JK.
Anda setuju dengan alasan ekonomi pengematan 4 triliun rupiah dengan pilpres satu putaran?
Ini negara demokrasi, seharusnya kita tidak boleh berbicara seperti itu. Karena seolah-olah menggiring orang untuk memilih calon tertentu. Dan, tidak ada hubungannya, menghemat 4 triliun itu juga tidak bisa untuk rakyat. Sisa anggarannya harus disetor ke negara. Itu cuma pengalih isu. Sayang sekalim tim kampanye SBY kurang elegan dalam kampanye mereka. Jadi yang kena SBY.
Ketika ekonomi dijadikan komoditas utama politik akhirnya kelengkapan demokrasi itu diabaikan, lebih baik menghemat anggaran?
Ya saya setuju. Ada prinsip begini, kalau pada posisi lemah orang ingin demokrasi, tapi kalau dalam posisi kuat dia tidak ingin demokrasi. Inginnya cepat-cepat saja.
Dua dari antara capres/cawapres itu pengusaha besar. Anda tidak melihat potensi penguasaan proyek negara untuk kepentingan mereka?
Sekarang pertanyaannya adalah, kalau bukan dia siapa? Sejauh mereka ikut tender dan bukan KKN kan tidak apa apa. Boleh-boleh saja. Malah saya melihat kita kekurangan wirausaha.
Peluang penyimpangan tentu lebih besar bila ada kepentingan ekonomi dari penguasa?
Saya Tanya, mendingan proyek atau regulasi? Jual belinya di regulasi lebih berbahaya. Kalau proyek, begitu selesai, sudah itu saja. Tapi kalau orang tidak punya usaha tapi bermain di regulasi, ngeri tidak? Dengan sistem demokrasi kita yang multipartai ini biaya untuk jadi presiden itu besar. Dengan kekayaan masing-masing presiden yang mereka laporkan, sementara biaya kampanye begitu besar, duitnya dari mana. Apakah tidak ada konsesi misalnya? Tidak mencurigai, tapi secara logika berapa biaya yang dikeluarkan.
Anda setuju proses pemilu ini punya imbas besar pada perekonomian?
Sebagian rakyat menikmati, seperti industri konveksi, sablon, tukang ojek dapat 50 ribu rupiah setiap jalan setengah hari. Makanya pertumbuhan ekonomi 1,6 persen pada triwulan pertama 2009. Sekarang capres keluar duit juga, kalau dua putaran sampai Oktober. Jadi pertumbuhan bisa mencapai 4,5 persen, tapi dari sektor konsumsi.
Bisa kita bayangkan berapa jumlah partai, rata-rata celeg mengeluarkan minimal 500 juta rupiah. Itu untuk daerah yangkecil. Kalau yang daerahnya besar seperti di Jawa pastinya lebih besar.
