P E R S I N G G A H A N

Dirut Pertamina Ari H. Soemarno mengaku sudah menyiapkan dana US$ 261 juta untuk membayar klaim ganti rugi yang diajukan Karaha Bodas Company (KBC). Rakyat harus mencegah rencana tersebut, utamanya karena proyek pembangunan power plant warisan rezim Soeharto itu sarat dengan korupsi. Purnomo Yusgiantoro diduga kuat menjadi aktor utama.

Untuk kesekian kali, rakyat Indonesia harus bersiap menanggung beban berat akibat ulah korup oknum pejabat negara. Yakni, membayar klaim ganti rugi sebesar US$ 261 juta, terkait kasus pembatalan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas. Kepada pers di Jakarta, awal Januari lalu, Dirut Pertamina Ari H. Soemarno mengaku, dana yang setara dengan Rp 2,34 triliun (kurs US$ 1 = Rp 9.000) itu sudah ia siapkan dalam anggaran perusahaan tahun 2007 ini.

Menurut Ari, pencadangan dana – yang notabene milik rakyat – itu merupakan antisipasi dari kemungkinan terburuk, jika Pertamina kembali knock out dalam pengadilan di Cayman Island. “Putusan pengadilan Cayman Island diperkirakan keluar pada Maret 2007. Ini upaya perlawanan terakhir agar uang kita tidak diambil begitu saja,” kilahnya.

Baca entri selengkapnya »

Delapan Keganjilan Itu

Kekalahan Pertamina dalam persidangan arbitrase internasional Uncitral, diwarnai beraneka keganjilan. Mulai dari masalah teknis seputar persidangan, korupsi, hingga “kecerobohan” Pertamina maupun pemerintah sendiri dalam melakukan deal kerja sama dengan KBC. Investigasi menghimpun setidaknya ada delapan keganjilan di balik kekalahan Pertamina melawan KBC.

Pertama, setelah KBC menyampaikan pemberitahuan gugatan arbitrase, Pertamina tidak segera menunjuk arbiter yang dikehendakinya. Akibatnya, sesudah lewat jangka waktu 30 hari – berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 Joint Operation Contract (JOC) – penunjukan arbiter dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) tanpa membutuhkan persetujuan para pihak yang bersengketa.

Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Energy Sales Contract (ESC), Pertamina dan KBC berhak menunjuk masing-masing 1 (satu) arbiter. Para arbiter tersebut lalu menunjuk arbiter ketiga, sebagai chairman. Ini sesuai dengan Konvensi New York 1958, Pasal V (1) (d), “susunan arbiter harus menurut prosedur yang telah disetujui oleh para pihak dalam klausul arbitrase.”

Baca entri selengkapnya »

Kenapa merugikan? Karena kontrak itu semuanya dibuat dengan berbagai kejanggalan, kesalahan, bahkan penuh dengan aroma KKN. Dengan alasan itulah kenapa Abang mau membela dan menjadi kuasa hukum Pertamina dan PLN menghadapi KBC di arbitrase internasional pada November 1998, tujuh bulan setelah KBC mendaftarkan gugatan arbitrase ke Uncitral. Apa yang terjadi sebelumnya, Abang tidak tahu.

Museum Rekor Indonesia (MURI) mungkin perlu menimbang nama Dedy Budiman Garna sebagai ”tokoh” yang layak memperoleh plakat pemecah rekor. ”Prestasi”-nya memang ruarr biasa. Bayangkan, dalam satu kurun waktu, ia harus menghadapi dan menjadi pesakitan pada empat kasus pidana sekaligus. Hebatnya lagi, seluruhnya kental beraroma korupsi.

Selayaknya lakon dalam film india penanganan kasus korupsi sering kali menari berputar terlebih dahulu. bila tidak diawasi, bisa mengendap lalu setelahnya hilang tak jelas.

Ibarat sapu yang kotor, bukannya membuat bersih, tetapi justru malah menambah kotor. Ungkapan itu mungkin tepat disematkan kepada Jaksa Burdju Ronni Sembiring dan Cecep Sunarto. Bagaimana mereka bisa diharapkan menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, bila secuil kesempatan pun diembat untuk memperkaya diri sendiri.